Debat presiden kedua sudah berakhir, tapi imbasnya sampai hari ini masih ada. Masalah istilah TPID, ekonomi kreatif, sawah dua juta HA, cipika-cipiki, sampai kata Kampret menjadi pembicaraan socmed yang marak. Itu semua bisa terjadi karena, rekam jejak digital tidak bisa dibohongi. Rekaman debat bisa diputar kembali dan disaksikan seluruh rakyat Indonesia.
Tapi isu-isu di atas sangat sumir karena bersifat kualitatif (kecuali yang sawah 2 juta HA). Masih tersisa 2 isu yang sangat mengganjal, dan hari ini salah satu isu tersebut (18/1/14) Menjadi headline di kompas cetak. Yang pertama adalah isu kebocoran 1.000 T, dan yang kedua soal janji 1 M untuk 1 desa.
#1 SBY Menanyakan Kebocoran 1.000 Triliun
Sebagai pengelola APBN dalam 10 tahun terakhir, tuduhan Prabowo kebocoran 1.000 T jelas mencoreng wajah SBY dan sebetulnya juga wajah seluruh kabinet SBY yang tergabung dalam setgab di mana Ical adalah ketuanya dan hampir semua teman koalisi Prabowo ada dalam kabinet.
Dengan APBN 1.800 T maka angka 1.000 T adalah angka yang fantastis karena sekitar 55 persen kebocoran. Dan itu tidak cukup tuntutan seumur hidup seperti Akil Mochtar bagi pembocor, tuntutan bisa seumur hidup plus dihukum mati kalau orangnya ga mati-mati. Karena sudah tidak bisa dibayangkan lagi kejahatannya. Prabowo harus bertanggung jawab dengan angka 1.000 T atau kalau tidak dia bisa disebut capres mulut bocor.
#2 Janji Prabowo 1miliar Perdesa Menyesatkan
Budiman Sudjatmiko dengan lantang mengatakan bahwa perkataan Prabowo soal janji 1M itu per desa itu menyesatkan. Bisa dilihat langsung di youtube berikut.
Budiman Sujatmiko: Janji Prabowo 1miliar Perdesa Menyesatkanhttp://t.co/bjFzQzDoIu cc @budimandjatmiko @zuhairimisrawi@fadjroeL
— Kampanye Capres (@kampanyecapres) June 17, 2014
Budiman Sudjatmiko adalah pelaku sejarah yang masih hidup dan mengerti benar soal UU Desa karena dia salah satu pemrakarsanya. Dengan orang yang masih hidup saja Prabowo berani berkelit dan dolak-dalik, apalagi dengan atasan yang sudah tidak ada di dunia ini.
***
Sebagai rakyat, terlepas saya pendukung Jokowi, saya menuntut KPU untuk ikut memverifikasi data-data dari kedua capres di debat presiden. Berapa banyak orang yang terkagum-kagum dengan gaya Prabowo yang berapi-api tapi sebenarnya sedang dibohongi dengan data-data yang tidak akurat.
Hal ini berlaku bukan hanya untuk Prabowo, kalau Jokowi mengatakan data yang tidak akurat pun boleh ditegur. Tanpa data yang terverifikasi, debat presiden hanyalah debat warung kopi dan jualan obat, bahkan bisa menjadi ajang pembohongan publik. Prihatin.
0 comments: